Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor, Teuku Mulya, merinci jumlah sertifikat yang dibagikan yakni 190 untuk warga Desa Urug, 130 di Desa Sukaraksa, dan 88 di Desa Cipayung. Penyerahan ini merupakan bagian dari penyelesaian hak atas tanah korban bencana tahun 2004 dan 2020 yang sempat tertunda.
“Masih ada sekitar 1.500 sertifikat yang tengah diproses bersama BPN dan kami targetkan selesai tahun ini,” ucap Teuku.
Hingga saat ini, pembangunan huntap sudah menjangkau 7 kecamatan dan 24 desa di 37 lokasi, dengan total 3.871 unit terbangun. Pada 2025, ditargetkan pembangunan tambahan sebanyak 400 unit, sehingga total mencapai 4.271 dari target keseluruhan 4.621 unit.
“Pembangunan huntap ini tidak hanya mencakup unit rumah saja, tapi juga dilengkapi prasarana dasar seperti air bersih dan fasilitas umum. Total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp380 miliar,” jelasnya.
Sementara itu, Camat Sukajaya, Rahwati Aries, mengungkapkan bahwa bencana longsor tahun 2020 masih membekas di hati masyarakat. Ia mengapresiasi kehadiran langsung Bupati dan Wakil Bupati Bogor dalam kegiatan tersebut.
“Kami merasa sangat diperhatikan. Kehadiran para pemimpin ini memberi harapan baru bagi masyarakat Sukajaya,” ungkap Rahwati.
Ia menambahkan, sejak 2021, Pemkab Bogor telah membangun 2.809 unit huntap. Pada 2025, direncanakan tambahan 300 unit di Desa Cileuksa. Tahun 2024 lalu, sebanyak 20 unit telah rampung dan diserahterimakan kepada warga.
Namun, masih ada 212 unit yang belum terbangun. Masyarakat berharap sisanya dapat terealisasi pada tahun 2026. Infrastruktur lain seperti jalan, jembatan, dan fasilitas pendidikan juga menjadi fokus pembangunan.
“Sejumlah sekolah dasar masih kekurangan meubelair. Kami berharap perhatian terhadap pendidikan juga terus ditingkatkan,” tutupnya.
