Meski begitu, Rudy mengingatkan bahwa masih ada sejumlah rekomendasi dari BPK yang harus ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari. Ia memastikan pihaknya akan serius menanganinya.
Terkait strategi ke depan, Rudy menekankan pentingnya sinergi lintas sektor, peningkatan kualitas sistem, dan konsistensi dalam menjalankan program. Ia juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh elemen, bahkan hingga pekerja lapangan, yang telah berkontribusi dalam pencapaian ini.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, juga menyampaikan apresiasinya. “Kami mengucapkan terima kasih kepada Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh jajaran Pemkab atas kerja kerasnya. Opini WTP ini mencerminkan tata kelola keuangan yang baik dan bertanggung jawab,” katanya.
Ia berharap keberhasilan ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Bogor.
Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat, Eydu Oktain Panjaitan, dalam keterangannya menjelaskan bahwa opini yang diberikan didasarkan pada kewajaran penyajian informasi dalam laporan keuangan, bukan semata-mata untuk mengungkap pelanggaran. Namun, jika ditemukan adanya penyimpangan yang berpotensi merugikan negara, hal itu tetap akan dicantumkan dalam laporan.
Eydu menyebut capaian Pemkab Bogor ini menjadi langkah penting dalam memperkuat akuntabilitas dan integritas pengelolaan keuangan daerah, serta menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja demi kesejahteraan masyarakat.
